Medanzone – Ketua Komisi VII DPR RI merasa kesal terhadap sejumlah bos nikel asal China yang tidak bisa berbahasa Indonesia saat menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) di Senayan pada Kamis (8/6/2023). Komisi VII mengundang sekitar 20 direktur utama perusahaan smelter nikel untuk membahas tata kelola niaga nikel di Indonesia.
Pada awal rapat, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eddy Soeparno, meminta setiap bos smelter memperkenalkan diri dan perusahaannya. Namun, mayoritas pimpinan perusahaan tersebut tidak dapat berbahasa Indonesia. Mereka memilih untuk berbicara dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Mandarin.
Eddy pun mengkritik tindakan tersebut, mengingat rapat tersebut adalah sidang parlemen resmi yang harus menggunakan Bahasa Indonesia. Ia menegaskan bahwa semua peserta rapat harus diwakili oleh seseorang yang mampu berbicara dalam bahasa Indonesia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Setelah protes tersebut, para direktur perusahaan smelter nikel akhirnya memberikan penjelasan mereka dengan didampingi oleh penerjemah atau manajer komunikasi perusahaan. Namun, Komisi VII DPR RI juga mengeluhkan absennya beberapa direktur perusahaan smelter nikel dalam rapat tersebut, seperti Dirut PT Virtue Dragon Nickel Industry, Dirut PT Weda Bay Nickel, PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel, dan PT Dexin Steel Indonesia.
Anggota Komisi VII DPR RI lainnya, Ramson Siagian, meminta pimpinan rapat untuk bersikap tegas dalam hal ini. Beberapa perusahaan juga tidak menjelaskan kemajuan proyek mereka dengan cukup detail.
Dalam kesempatan tersebut, Komisi VII DPR RI juga meminta Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk menghentikan sementara kegiatan usaha dua surveyor independen nikel, yaitu PT Carsurin dan PT Anindya Wiraputra, yang diduga melakukan kecurangan.
Selain itu, anggota Komisi VII DPR RI juga mencurigai adanya penyelundupan produk mineral ikutan nikel melalui ekspor Nickel Pig Iron (NPI). Mereka menyoroti pentingnya hilirisasi industri nikel di Indonesia untuk memaksimalkan nilai tambah dan mengurangi ketergantungan pada ekspor bijih nikel.
Dapatkan berita terbaru dan terupdate di google news hanya disini.
